2015

Ujian Pertama Pemerintahan Jokowi-JK

Diposting oleh Unknown | Jumat, 16 Januari 2015

Wajah Ceria Jokowi-JK Saat Gugatan Prabowo Ditolak — Jokowi dan JK menyambut gembira dan mengapresiasi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruhnya gugatan Prabowo-Hatta, Jakarta, Kamis (21/8/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Usai dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, Jokowi dan JK akan mendapatkan ujian pertama dalam pemerintahannya.
"Ujian pertama Jokowi-JK adalah rencana menaikkan harga BBM. Dari sisi ekonomi," kata Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dalam diskusi 'Peta Politik Pasca Pilpres' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Menurutnya, bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan menaikkan harga BBM akan menjadi bumerang dan ujian berat bagi awal pemerintahan Jokowi-JK.

Terlebih, ia menambahkan, PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi-JK selalu menggembar-gemborkan untuk menolak kenaikan harga BBM sewaktu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam 2 periode berturut-turut.

Menurut Drajad, tak hanya di bidang ekonomi yang bakal menjadi ujian di awal pemerintahan Jokowi-JK, dari dimensi politik pun koalisi yang dibangunnya juga dianggap masih kurang seimbang dengan koalisi Merah Putih, khususnya perolehan kursi di DPR.

"Kalau dari sisi politik, ada ujian-ujian lain. Kuncinya bagaimana masing-masing koalisi melewati ujian-ujian tadi. Ekonomi di dunia cenderung kurang bagus. Perlu tindakan nonpopulis, apakah itu akan menguntungkan rakyat, atau kapitalis tertentu," tandas Drajad. (Mvi)

Ujian Pertama Pemerintahan Jokowi-JK

Posted by : Unknown on :Jumat, 16 Januari 2015 With 6komentar

Ridwan Kamil: Ada Kursi Parpol Bikin Kabinet Jokowi Stabil

Diposting oleh Unknown |

Baca selengkapnya »

Bandung Bakal Punya Sky Walk Seperti Hongkong — Walikota Bandung Ridwan Kamil (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah menetapkan 34 kabinetnya. Dari 34 kementerian, 18 di antaranya dipimpin kalangan profesional dan 16 lainnya dari profesional partai politik.
Adanya kader parpol dalam kabinet itu dinilai kontra dengan prinsip Jokowi yang menolak bagi-bagi kursi. Namun sebagai seorang kepala daerah dari kalangan profesional, Walikota Bandung Ridwan Kamil memiliki penilaian sendiri.
"Jangan beranggapan kalau dia kader parpol berarti nggak punya kualifikasi (jadi menteri)," ucap Ridwan, usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Pria yang karib disapa Kang Emil itu mengatakan, kabinet yang seluruhnya diisi profesional sulit stabil. Karena pemerintahan erat dengan urusan politik, sehingga diperlukan kader parpol untuk menyeimbangkan dan figur yang memiliki kompetensi.
Apalagi, kata Ridwan, pemilihan figur yang akan menempati kursi kabinet Jokowi-JK pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. "Tanpa stabilitas politik, ‎susah, kasihan Pak Jokowi. Proporsi 16 dibanding 18 pasti sudah dihitung dengan baik," jelas Ridwan.
Ridwan yang merupakan arsitek lulusan ITB itu pernah diusulkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) untuk mengisi posisi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) RI kepada Jokowi-JK.
Presiden terpilih Jokowi telah mengumumkan struktur Kabinet Pemerintahannya untuk masa jabatan 2014-2019 pada Senin 15 September kemarin. Ada 34 kementerian yang akan membantunya bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK).
Jokowi yang kini masih berstatus Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, kandidat menteri ini berasal dari 18 profesional dan 16 profesional-partai. Dari 34 calon menteri, 3 di antaranya adalah Menteri Koordinator (Menko). Wakil Menteri (Wamen) kemungkinan akan ditempatkan hanya untuk Kementerian yang dianggap sangat membutuhkan, yakni Kementerian Luar Negeri.
Jokowi sebelumnya melarang menteri rangkap jabatan di kabinet dan partai politik seperti yang terjadi pada Pemerintahan SBY. Bagi calon menteri yang berasal dari parpol, harus melepas jabatannya di partai. Alasannya, agar menteri itu nantinya fokus menjalankan tugasnya melayani rakyat.
Dalam mencari calon menteri, Jokowi-JK melibatkan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk mengusulkan calon yang dianggap mumpuni. Menurut Jokowi, dirinya memilih menteri tanpa melihat daerah asal mereka. Tapi berdasarkan kompetensi, integritas, kemampuan managerial, dan leadership yang kuat. (Mut)

Ridwan Kamil: Ada Kursi Parpol Bikin Kabinet Jokowi Stabil

Posted by : Unknown on : With 2komentar

Jokowi Prioritaskan 6 Kementerian

Diposting oleh Unknown |

Baca selengkapnya »

Jokowi 5 — (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Transisi Jokowi Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden terpilih Joko Widodo mengaku ada 6 kementerian yang menjadi prioritas tim Transisi.

"‎‎Tentunya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan," ujar Jokowi usai melakukan rapat tertutup di Rumah Transisi bersama wakil presiden terpilih JK, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Menurut Jokowi, ke-6 kementerian tersebut menjadi prioritas lantaran beberapa program-program unggulannya seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, pembangunan Industri Maritim, pertanian dan pembangunan Infrastruktur di daerah dilaksanakan 6 kementerian tersebut.
‎
"Ya tentu saja disesuaikan dengan program yang akan kita kerjakan. Tadi kan kementerian pendidikan itu Kartu Indonesia Sehat, lalu untuk kesehatan itu ada Kartu Indonesa Sehat," jelas dia. ‎
‎
Dengan berkoordinasi ke kementeria-kementerian tersebut, Jokowi mengaku tim Transisi dapat mengetahui berbagai permasalahan di tiap kementerian tersebut. Tim Transisi juga dapat melihat tantangan ke depan yang memprediksi hambatan apa saja yang akan dihadapi selama 5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

Jokowi juga menyebutkan, koordinasi dengan kementerian dibutuhkan untuk menyesuaikan program-program yang akan dilakukan oleh pemerintahannya mendatang. "Kita ingin lihat kemungkinan kita bisa memasukkan semua program. Semakin bisa masuk ke kementerian, justru semakin baik," ujar dia.‎

Kapan pertemuan dengan 6 kementerian tersebut dilakukan? Menurut Jokowi akan secepatnya dilakukan. "Nanti, pokoknya secepatnya," pungkas Jokowi.

Jokowi Prioritaskan 6 Kementerian

Posted by : Unknown on : With 2komentar

Jokowi Pilih Menteri yang Paham Ilmu Pemasaran

Diposting oleh Unknown |

Baca selengkapnya »

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi hingga kini belum menentukan siapa nama-nama yang akan masuk dalam menteri kabinet pemerintahannya. Namun Jokowi mempunyai kriteria tertentu memilih menteri-menterinya, salah satunya kemampuan marketing atau pemasaran.

Menurut Jokowi, alasan memilih menterinya menguasai ilmu pemasaran, karena dia ingin menteri-menterinya dapat memasarkan program-program di tiap kementeriannya dengan baik.

"Sekarang memang era nya bukan produk sentris lagi, bukan terpaku pada bukan costumer sentrik lagi. Tapi negara ini masih memerlukan marketing yang me-marketing-i produk negara secepat-cepatnya. Sekuat tenaga," ucap Jokowi saat peluncuran lagu "Indonesia WOW!" di kantor RRI, Jakarta, Senin, (8/9/2014).

"Oleh sebab itu, menteri yang akan datang akan banyak dari orang marketing," sambung dia.

Menurut Jokowi, jika kementeriannya dipimpin orang yang tidak mempunyai pemahaman ilmu pemasaran, program pemerintahan Jokowi-JK sebagus apa pun tidak akan berjalan dan tersosialisasi dengan baik.

"Percuma punya produk bagus, tapi nggak bisa dijual, nggak ngerti marketing sebuah produk. Makanya nanti saya tanya Pak Hermawan (pakar Marketing). Jago marketingnya siapa sih?" ucap dia.

Kendati, Jokowi mengatakan, pemasaran dalam sebuah negara berbeda dengan pemasaran perusahaan. Dalam sebuah negara, pemasaran suatu program harus ‎dilakukan tanpa berorientasi keuntungan, namun bagaimana membuat masyarakat semakin baik dan sejahtera.

"Jangan hanya marketing di korporasi, negara juga perlu dimarketingi. Sekarang memang bukan sentuhan melayani pelanggan, tapi sentuhan kepada masyarakat yang manusiawi, human sentrik. Memberi peran pada masyarakat, pada pelanggan agar merasa diajak untuk berperan terhadap negara yang kita cintai," pungkas Jokowi. (Yus)

Jokowi Pilih Menteri yang Paham Ilmu Pemasaran

Posted by : Unknown on : With 2komentar

Kawal Pemerintahan, Relawan Jokowi-JK Bentuk KPPI

Diposting oleh Unknown |

Baca selengkapnya »

Liputan6.com, Jakarta - Dukungan relawan terhadap Presiden terpilih dan wakil presiden Jokowi-JK terus mengalir. Para relawan yang semua mendukung untuk keterpilihan Jokowi-JK kini mengalihkan dukungan dengan mengawal penuh pemerintahan.

Salah satu yang baru saja mendeklarasikan diri adalah Komite Pemantau Pembangunan Indonesia (KPPI). KPPI yang berangkat dari elemen relawan Jokowi-JK kini mengubah diri menjadi pengawas dan pengawal pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun ke depan.

"Kita di sini mendeklarasikan sebagai KPPI. Kita akan mengawal pemerintahan Jokowi-JK kita akan berperan aktif dalam memantau segala aspek pembangunan divmana terciptanya Indonesia bersih. Semoga Jokowi-JK sebagai pengobat dari yang sebelumnya," kata Ketua Umum KPPI Akhmad Abdul Aziz Zein di Newseum, Jalan Veteran I, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).

Dalam perjalanan mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan, KPPI bersama masyarakat akan berperan secara bebas aspiratif berdasar Pancasila dan UUD 1945. Kontribusi berupa kontrol terhadap pemerintahan Jokowi-JK sehingga harapan menjadikan Indonesia bersih bebas KKN dapat terwujud.

"Kami akan menjadi penyeimbang dalam melaksanakan pemerintahan. Dan untuk melaksanakan pemerintahan yang bebas korupsi," lanjut Aziz.

KPPI berharap besar pada Jokowi-JK dapat menjalankan pemerintahan ke depan jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Walaupun pada pilpres mendukung Jokowi-JK, KPPI tetap akan melakukan kritik kalau ada program yang melenceng dari pelaksanaan.

"Mudah-mudahan sesuai dengan pilhan rakyat. Kita akan mengawal secara penuh. Mudah-mudahan diridai Allah. Disegani negara lain, rakyat Indonesia ada peningktan, makmur, dan sejahtera," tutup Aziz.

Beberapa nama politikus masuk susunan keanggotaa KPPI, terutama dalam dewan pembina. Masuk dalam susunan dewan pembina, Lili Wahid, KH Maman Imanul Haq, dan Syamsu Anwar. (Ans)